PAJAK

PAJAK

   Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.[1] Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab.[2]Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

.

  Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut para ahli ,pajak :

 Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

ILMU PERPAJAKAN terdiri dari:

Transfer Pricing : Nilai Wajar atas Transaksi Khusus

Transfer Pricing : Langkah-Langkah Penentuan Metode Harga Transfer Yang Tepat

Transfer Pricing : Langkah-Langkah Penerapan Analisis Kesebandingan

Transfer Pricing : Langkah Langkah Menerapkan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha

Persyaratan Formal Gugatan dan Banding Perpajakan di Pengadilan Pajak

Syarat Formal Dan Material Faktur Pajak PPN

Berbagai Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (tulisan ke-2)

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak Gagal Produksi

Imbalan Bunga bagi Wajib Pajak

Daftar Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)_PPh Final

Daftar tarif PPh Pasal 23

Beberapa kemudahan pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25

Besaran Biaya Promosi yang Wajar

Barang Bergerak Dikecualikan Dari Penyitaan

Penyitaan Piutang Wajib Pajak

Blokir dan Penyitaan Harta Penanggung Pajak

S u r a t P a k s a : Awal Tindakan Penagihan aktif

Istilah dalam Penagihan Pajak

Tanggung Renteng Pelunasan Hutang Pajak

Pengeluaran WP yang Tidak Termasuk Sebagai BiaPPh Pasal 21 WP Penerima Pensiun

ya 3M

Badan Usaha yang Wajib Memungut PPh Pasal 22

Pemeriksaan Objek Pajak PPh Pasal 23

Penerapan Dan Penyalahgunaan P3B

Batas Waktu Penyetoran Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Perlakuan sisa lebih penghasilan lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan

Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26 untuk Orang Pribadi bukan pegawai

Wajib Pajak Non Efektif Tidak Dapat dikenakan STP

Imbalan Bunga Berdasarkan Pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP

Proses Keberatan (artikel kedua)

Fungsi Pajak

Ada beberapa fungsi pajak yaitu:

 A. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

B.   Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi  mengatur (regulerend) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.

c. Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas : pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

D. Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan : penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.